Ketua Banggar Dpr Usul Enam Langkah Pemerintah Merespon Tarif 32 Persen Trump

KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah memberikan usulan kepada pemerintah mengenai kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump nan mengenakan tarif sebesar 32% atas barang-barang Indonesia nan masuk ke AS.

Said mengatakan tarif 32% oleh Presiden Trump tersebut bakal membahayakan masa depan perekonomian global. Ia mengatakan banyak negara bakal menempuh jalan proteksionisme. Hal tersebut, kata ia, tidak menguntungkan bagi kerja sama dunia untuk mencapai kemakmuran bersama. Ia mengatakan pemerintah Indonesia perlu menempuh lima langkah untuk merespon kebijakan Trump tersebut. Pertama, dari tenggat waktu nan tersedia, tidak ada pilihan bagi pemerintah agar tetap menempuh jalan negosiasi kembali dengan Pemerintah AS.

Ia mengatakan pemerintah kudu membawa bekal nan lebih menjanjikan dalam proses negosiasi tersebut, seperti poin nan ditekankan, ialah memungkinkan adanya perusahaan Indonesia melakukan aktivitas manufacturing di AS, selain tawaran untuk menurunkan tingkat defisitnya AS dalam perdagangan dengan Indonesia.

"Seperti terekam dalam info BPS, neraca jual beli Indonesia dengan AS mencatat surplus 6,42 miliar dollar AS alias sekitar Rp 104,9 triliun (kurs Rp 16.350 per dollar AS)," kata Said melalui keterangannya, Rabu (9/7).

Kedua, pemerintah kudu sesegera mungkin mengupayakan pasar pengganti terhadap beberapa peralatan ekspor ke AS nan tidak layak dari sisi nilai paska pengenaan tarif. Pasar seperti BRICS, Eropa, area Amerika Latin serta Afrika patut untuk didalami.

"Kita mengakui AS negara berpenduduk besar, dengan daya beli nan sangat besar, sehingga menjadi market nan menjanjikan bagi produk produk ekspor Indonesia. Produk produk Indoensia seperti; tekstil, pakai jadi, perangkat kaki, peralatan listrik, karet, dan produk karet, perangkat penerangan, ikan, udang, kakao, dan mesin banyak diminati di pasar AS. Hendaknya pemerintah mempunyai banyak opsi jika tarif 32% tetap di berlakukan," katanya.

Langkah ketiga adalah pemerintah kudu mengupayakan jalan penyelesaian multilateral. Ia mengatakan semua negara sedang disanksi oleh AS dengan pengenaan tarif perdagangan dan mempunyai kegelisahaan nan sama.

Said mengatakan AS sedang memusuhi semua negara, apalagi sekutunya sendiri seperti negara-negara negara di Eropa Barat. Pemerintah, kata ia, bisa menggalang negara negara tersebut untuk memperkuat kedudukan World Trade Organization (WTO) sebagai kelembagaan nan sah dan setara untuk masalah perdagangan internasional.

Langkah keempat adalah melalui perundingan multilateral, terutama di WTO, alias kelembagaan multilateral lainnya seperti G20 minus AS, pemerintah bisa membujuk untuk membentuk komtimen kerja sama perdagangan internasional. Ia mengatakan perihal tersebut bermaksud mendapatkan pasar baru atas produk produk antar negara nan tidak dapat masuk ke AS lantaran pengenaan tarif tinggi. Dengan demikian, semua negara tidak perlu cemas lantaran produk mereka mendapatkan pasar pengganti.

Langkah selanjutnya adalah pemerintah juga perlu menggalang support internasional lebih luas, lantaran kepemimpinan Presiden Trump telah mengabaikan seluruh pranata internasional.

Dalam soal perdagangan, Trump mengabaikan WTO, IMF dan Bank Dunia. Dalam bagian politik dan militer, Trump juga mengabaikan segala penyelesaian multilateral.

"Sudah waktunya pemerintah memelopori penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan," katanya.

Langkah terakhir adalah pemerintah kudu memperkuat ketahanan terutama pada sektor pangan, energi, dan moneter dalam negeri. Pasalnya, ketiga sektor tersebut banyak ditopang dari aktivitas impor dan pengaruh eksternal.

"Pemerintah perlu mempercepat program ketahanan pangan dan energi, serta menempuh beragam pembayaran internasional dengan tidak hanya bertumpu pada dolar AS," katanya. (E-4)