Trump Perpanjang Tenggat Tarif Dagang Demi Capai Kesepakatan Global

Presiden Donald Trump kembali menggeser tenggat krusial dalam kebijakan dagangnya.(Media Sosial X)

PRESIDEN Donald Trump kembali menggeser tenggat krusial dalam kebijakan dagangnya. Setelah sebelumnya menyatakan telah menuntaskan kesepakatan tarif dengan 200 negara dalam 100 hari pertama masa jabatannya, kenyataannya hingga awal Juli ini, hanya tiga negara—Tiongkok, Inggris, dan Vietnam—yang betul-betul menandatangani kesepakatan.

Trump sebelumnya menetapkan 9 Juli sebagai “Hari Pembebasan Tarif,” di mana negara-negara nan belum menyepakati perjanjian jual beli dengan AS bakal dikenai tarif jawaban (reciprocal tariffs) nan lebih tinggi. Namun, lantaran waktu negosiasi nan terbatas, terutama setelah kebijakan tarif itu sempat ditangguhkan, tenggat tersebut sekarang diperpanjang hingga 1 Agustus 2025.

Uni Eropa Jadi Kunci Perpanjangan Tenggat

Salah satu argumen utama perpanjangan tenggat adalah kemajuan signifikan dalam pembicaraan jual beli antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Menurut sejumlah pejabat, kedua pihak nyaris menyepakati kerangka kerja jual beli nan mencakup tarif 10% dan menjadi fondasi pembicaraan jangka panjang berikutnya.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, disebut aktif mendorong perpanjangan ini lantaran memandang pembicaraan dengan UE dan beberapa negara lain sudah memasuki tahap akhir. Sementara itu, Juru Bicara Perdagangan Uni Eropa, Olof Gill, mengonfirmasi negosiasi intensif terus berjalan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer.

Perubahan sikap Trump terhadap Uni Eropa, bermulai dari ancaman tarif 50% terhadap Eropa nan dia lontarkan lewat media sosial pada Mei lalu. Ancaman itu memicu reaksi sigap dari Brussel, nan mempercepat negosiasi demi menghindari eskalasi tarif pada awal Agustus.

Meski begitu, AS tetap bersikeras untuk mempertahankan tarif tinggi pada beberapa sektor, termasuk otomotif dan baja. Beberapa sektor strategis Eropa seperti pesawat terbang, produk pertanian, dan minuman alkohol disebut-sebut bisa mendapat pengurangan tarif jika kesepakatan tercapai dan disetujui langsung oleh Trump.

Sebagai timbal balik, Uni Eropa siap meningkatkan pembelian produk daya dan pertahanan asal AS. Namun, jika kesepakatan kandas dicapai, blok Eropa itu telah menyiapkan langkah jawaban nan bakal diterapkan mulai 14 Juli.

"Jika tidak ada kesepakatan sebelum tenggat, Uni Eropa siap menerapkan langkah jawaban nan proporsional dan terarah," tegas Menteri Urusan Eropa Denmark, Marie Bjerre, di hadapan Parlemen Eropa.

Negosiasi dengan Negara Lain Masih Alot

Sementara Eropa menunjukkan kemajuan, pembicaraan dengan negara-negara lain melangkah lebih lambat. Presiden Trump, dalam rapat kabinet terbaru, menyatakan banyak tawaran dari mitra jual beli belum memenuhi ekspektasi AS.

“Mereka bilang: ‘Kami kasih akses penuh ke pasar kami, tapi jangan kenakan tarif pada kami.’ Itu bukan kesepakatan nan kami mau,” ujar Trump. “Sudah saatnya AS berakhir jadi korban nan terus dimanfaatkan.”

Beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan justru mendapat surat dari Trump pekan ini nan menetapkan tarif baru sebesar 25%, termasuk pada sektor otomotif—salah satu rumor paling sensitif dalam negosiasi.

India nan sebelumnya diprediksi menjadi mitra strategis berikutnya, sekarang justru mengambil sikap lebih keras. Belum jelas pula gimana ancaman tarif 10% terhadap negara-negara BRICS, termasuk India, bakal berakibat pada proses tersebut.

Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Kamboja, dan Thailand disebut telah memberikan tawaran substansial dalam dua minggu terakhir dan berkesempatan menandatangani kesepakatan dalam waktu dekat. Brasil juga meningkatkan intensitas pembicaraan bilateral dengan AS mengenai penurunan tarif produk tertentu.

Tantangan Terbesar: Ketidakjelasan Visi Kesepakatan

Kendala terbesar dalam negosiasi, menurut beberapa pejabat jual beli AS, adalah ketidakjelasan visi akhir dari pihak AS. Banyak mitra merasa tidak mendapatkan kepastian arah kesepakatan.

Selain itu, tarif sektor-sektor kunci seperti otomotif, baja, dan farmasi nan tetap bertindak alias bakal diterapkan jadi batu sandungan utama dalam menyusun perjanjian nan seimbang. (CNN/Z-2)