Stafsus Menko Ahy Tinjau Abrasi Sambas, Komitmen Perjuangkan Solusi

Jakarta -

Abrasi nan melanda bibir pantai Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, cukup mengkhawatirkan. Pasalnya akibat dari pengikisan nan diperparah oleh perubahan suasana (climate change) itu menakut-nakuti jalan poros utama maupun lahan pertanian nan bisa mengganggu swasembada pangan di Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Matang Danau, Halipi dan Camat Paloh, Budi Susanto saat Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra meninjau langsung letak terdampak abrasi, Rabu-Kamis, 9-10 Juli 2025.

"Kondisi di sini sudah sangat darurat. Abrasi menggerus 5 hingga 8 meter pantai setiap tahunnya, dan itu menakut-nakuti jalan poros utama nan menghubungkan beberapa desa dan kecamatan. Bahkan dulu ada lapangan bola, sekarang sudah lenyap tergerus laut," ujar Halipi dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).

Perjalanan darat sekitar tujuh jam dari Kota Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat tak menyurutkan langkah Herzaky untuk menyerap aspirasi penduduk di area perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

Pasalnya, jika tidak segera ditangani, bukan hanya sawah nan hilang, melainkan juga sumber penghidupan ribuan jiwa. Menurut keterangan penduduk setempat setiap tahunnya pengikisan mengikis 5-8 meter. Tak hanya itu, salah satu jembatan juga sempat ambruk diterjang ombak.

Herzaky pun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kelanjutan pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau nan terbukti berakibat positif untuk masyarakat. Selain itu, Herzaky menyebut saat ini tetap terdapat sekitar 400-450 meter garis pantai nan belum mendapatkan penanganan, dan belum tercakup dalam perencanaan tahun berjalan. Namun, pemerintah bakal berupaya mendorong percepatannya, mengingat urgensinya nan tinggi dan dampaknya nan sangat luas.

"Ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan soal keselamatan warga. Menko Infrastruktur AHY seringkali menyampaikan, faedah pembangunan prasarana kudu dirasakan oleh semua. Desa ini, di ujung Kalimantan Barat, dekat perbatasan dengan negara lain, merupakan beranda, wajah negeri kita. Sesuai dengan pengarahan Presiden Prabowo, pembangunan wilayah perbatasan kudu menjadi prioritas," ujar Herzaky.

"Beliau juga menegaskan, sesuai dengan Asta Cita, pembangunan itu kudu kita mulai dari desa. Kami juga sudah komunikasi dengan Pak Menteri PU, Pak Dody Hanggodo. Beliau punya komitmen penuh dalam mewujudkan prasarana nan berkedudukan krusial dalam swasembada pangan," imbuhnya.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I sendiri telah membangun pengaman pantai sepanjang 275 meter pada 2023, melanjutkan segmen awal nan dibangun pada 2021. Namun, sebagian besar garis pantai di Matang Danau tetap sangat rawan.

Kepala Satker BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono menjelaskan bahwa pembangunan pengaman pantai di wilayah Kabupaten Sambas sudah dilakukan berjenjang sejak 2020, dengan total panjang mendekati lima kilometer, termasuk di Matang Danau, Kalimantan, dan Tangaran.

Kepala Satker BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono, menjelaskan bahwa pembangunan pengaman pantai di wilayah Kabupaten Sambas sudah dilakukan berjenjang sejak 2020, dengan total panjang mendekati lima kilometer, termasuk di Matang Danau, Kalimantan, dan Tangaran.

Dampak positif dari pembangunan pengamanan pantai tersebut diantaranya adalah terselamatkannya beberapa lahan pertanian, dan area ini mulai menarik minat wisata lantaran pemandangan pesisirnya.

"Kalau pengaman pantai dilanjutkan, bukan hanya sawah nan aman, melainkan area ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata," tutur Halipi.

Lebih lanjut, Halipi menyebut jika pembangunan tidak dilanjutkan tahun ini, jalan poros apalagi rumah penduduk berisiko besar terputus dan hanyut ke laut.

"Kami berharap, dengan kehadiran Bapak Staf Khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kemauan masyarakat Matang Danau ini dapat diakomodir. Sebab, pembangunan pengaman pengikisan pantai ini tidak hanya berfaedah dalam mengurangi kerusakan akibat abrasi, tetapi juga berpotensi menumbuhkan ekonomi imajinatif dan UMKM lokal nan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," ucapnya.

Semantara itu, Budi juga menegaskan pentingnya pembangunan lanjutan untuk melindungi masyarakat dan menyambung konektivitas antar wilayah.

"Pembangunan pengaman pantai menyentuh tiga perihal sekaligus, melindungi lingkungan, mendukung pariwisata, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Ini kudu jadi prioritas bersama," ungkap Budi.

Sebagai informasi, peninjauan lapangan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan I Adib, unsur legislatif seperti Anggota DPRD Provinsi Kalbar, M. Isa dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Sur'in, serta sejumlah tokoh masyarakat.

(akn/ega)