ARTICLE AD BOX
librosfullgratis.com, Jakarta - Pakar ekonomi Ariyo Irhamna mengapresiasi komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengembangkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, nan diyakini bisa mendorong pertumbuhan tiap desa berasas prinsip ekonomi gotong royong.
Chief Economist BPP HIPMI & Ekonom Universitas Paramadina itu menyatakan, rencana ini dapat menjadi momen membangun kembali koperasi sebagai bagian dalam membangun ekonomi rakyat.
"Pemerintah menargetkan pendirian 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga akhir 2025 dan bakal diluncurkan pada 12 Juli 2025. Ini adalah langkah besar nan mengafirmasi peran ekonomi rakyat berbasis kolektivitas, gotong royong, dan kemandirian upaya lokal," ujar Ariyo dalam keterangannya.
Namun, dia memperingatkan pembangunan puluhan ribu koperasi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun tetap mempunyai akibat andaikan tidak disertai dengan pendekatan berbasis kualitas. Ia menilai, koperasi memerlukan pembinaan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan nan akuntabel, serta integrasi pasar nan nyata.
"Skema pembiayaan dari bank-bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI) dengan plafon Rp1 miliar hingga Rp3 miliar per koperasi, sebagaimana dijanjikan pemerintah, tentu sangat potensial dalam mendorong aktivitas ekonomi di desa. Namun, jika pembiayaan sebesar ini dijalankan tanpa fondasi koperasi nan kuat bakal memicu akibat angsuran macet," imbuhnya.
Fondasi
Menyoroti resiko itu, dia mengatakan perlunya fondasi dari koperasi nan sudah terbukti beraksi baik. Solusi jangka pendek nan lebih realistis dan dapat dieksekusi dengan sigap adalah dengan membentuk Badan Usaha Koperasi Sekunder sebagai anak upaya dari BRI, Mandiri, dan BNI. Badan upaya ini dapat beranggotakan koperasi-koperasi primer nan telah teruji dan mempunyai pedoman upaya nan sehat di wilayah dan desa.
"Model ini memungkinkan pengelolaan akibat angsuran nan lebih terukur, sembari menciptakan agregasi ekonomi koperasi secara sektoral maupun wilayah. BRI dapat membentuk entitas koperasi sekunder nan konsentrasi pada sektor pertanian dan UMKM perdesaan, Mandiri pada sektor perdagangan dan jasa, sementara BNI pada sektor industri kecil-menengah. Dengan pendekatan berbasis sektor dan wilayah, maka potensi bentrok kepentingan dan kejuaraan tidak sehat antar koperasi dapat ditekan," ujarnya.
Ia melanjutkan, model kebijakan seperti ini pun bakal membuka akses pembiayaan nan sehat serta jasa manajemen terpadu bagi personil koperasi. Model seperti ini telah terbukti sukses di negara lain. Selain itu sudah ada beberapa contoh sukses dari model integrasi koperasi dan perusahaan jasa keuangan.
Dengan demikian, pengembangan koperasi sebaiknya konsentrasi pada konsolidasi koperasi nan sudah ada tanpa mengganggu budaya alias karakter nan positif dari setiap koperasi, memperkuat tata kelola, membangun kapabilitas SDM koperasi, dan memperluas jejaring pasar koperasi secara kolektif.
Sehingga, koperasi-koperasi sekunder nan dibentuk oleh Bank Himbara bakal lebih siap memainkan peran dalam beragam kebijakan ekonomi, misal penyaluran beragam subsidi alias support untuk UMKM bisa melalui koperasi sekunder ke anggota-anggotanya.
"Indonesia sedang mencari model ekonomi kerakyatan, koperasi memang kudu menjadi pilar utama. Namun, pilar itu hanya bakal kuat jika dibangun dengan fondasi kelembagaan nan kokoh," pungkasnya.