Menteri Lh Ungkap 1,2 Juta Kawasan Lindung Di Jabar Beralih Fungsi

2 jam yang lalu

ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol mengungkap sebanyak 1,2 juta hektare kawasan Lindung di Jawa Barat (Jabar) telah hilang. Data tersebut merupakan info tahun 2022.

"Berdasarkan tata ruang terbaru di tahun 2022, maka Jawa Barat kehilangan 1,2 juta hektare area dengan kegunaan lindung," kata Hanif, kepada wartawan di Bogor, Senin (7/7/2025).

Pada tahun 2010, Hanif mengungkap area tersebut tetap berfaedah sebagaimana mestinya. Namun, kegunaan areanya berubah pada tahun 2022.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di tahun 2010, area itu tetap berfaedah sebagai area lindung, baik lindung setempat dan seterusnya, area rawan musibah dan seterusnya. Tetapi berasas tata ruang nan baru di tahun 2022, maka 1,2 jutanya telah berubah menjadi non-perlindungan area di bawahnya," ungkapnya.

Hanif menyebut menyurati Gubernur Jabar mengenai kewenangan tersebut. Dia meminta untuk segera melaksanakan pengarahan menteri pada surat-surat terdahulunya mengenai revisi tata ruang.

"Sekitar 2 alias 3 bulan nan lalu, kami telah menyurat kepada Bapak Gubernur untuk segera memimpin review, merevisi tata ruangnya. Karena tata ruang ini sudah betul-betul makan banyak korban jiwa," jelasnya.

Dia menyoroti area aliran Sungai Ciliwung nan sekarang telah banyak menyantap korban. Sehingga dia meminta Gubernur Jabar segera merevisi tata ruangnya.

"Barusan kemarin berlalu, bulan Maret, beberapa belas family kita meninggal di bantaran Sungai Ciliwung. Kemudian hari ini terlaporkan ke kami ada tiga orang juga di bantaran wilayah sungai Ciliwung. Gubernur untuk segera mereview tata ruangnya," tuturnya.

"Ternyata di tata ruang Jawa Barat ini betul-betul merubah dari nan dimintakan oleh kajian lingkungan hidup strategis, oleh para pemutus kebijakan di Jawa Barat," lanjutnya.

Dia mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelidikan mengenai perubahan tata ruang itu. Pihaknya bakal mendalami apakah perubahan tersebut dilakukan sengaja alias tidak.

"Kami bakal dalami apakah ada kesengajaan alias keteledoran dari perubahan tata ruang Jawa Barat. Kalau kemarin kami tetap agak santuy dengan menekan, tapi ini sudah tidak bisa ditolelir," pungkasnya.

(rdh/yld)