Menteri Atr Ajak Pemda Se-sulawesi Revisi Rtrw Dan Percepat Rdtr

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong seluruh kepala wilayah di Sulawesi untuk mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang di Gedung DPRD Sulawesi Tengah.

"Bapak/Ibu sekalian, dalam konteks tata ruang kita punya banyak pekerjaan rumah. Langkah pertama nan saya minta kepada kepala wilayah saat baru dilantik adalah merevisi RTRW masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Nusron Wahid dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

Pada forum tersebut, Nusron juga menyoroti pentingnya keberadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRW. Ia mengingatkan, RTRW saja tidak cukup menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan lantaran sifatnya tetap terlalu umum.

"Tentunya jika pembangunan hanya mengandalkan RTRW, pengambilan keputusan, terutama masalah pemanfaatan tata ruang tidak terpimpin dan pasti ada bias dan distorsi. Karena itu dari RTRW kabupaten/kota kita turunkan lagi menjadi namanya RDTR," jelasnya.

Adapun kebutuhan nasional untuk penyusunan RDTR adalah sebanyak 2.000 dokumen. Hingga kini, baru 695 RDTR nan tersedia. Di Pulau Sulawesi, dari sasaran 451 RDTR, tetap kekurangan 361 dokumen.

Adapun rincian kekurangan RDTR per Provinsi di antaranya Sulawesi Utara kurang 59, Sulawesi Tenggara kurang 96, Sulawesi Barat kurang 21, Sulawesi Selatan kurang 111, Sulawesi Tengah kurang 51, dan Gorontalo kurang 23. Agar percepatan RDTR dapat tercapai, Nusron membujuk seluruh pihak berbagi tanggung jawab.

"Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita kudu 'sharing the pain, sharing the gain'. Dari kekurangan 361 RDTR, sepertiganya menjadi tanggung jawab kami di pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN, sepertiga tanggung jawab provinsi, dan sepertiga lagi tanggung jawab kabupaten/kota," terangnya.

Dengan demikian, pada forum nan dihadiri oleh seluruh pemerintah wilayah di Pulau Sulawesi tersebut, Nusron menegaskan bahwa kerjasama lintas pemerintah menjadi kunci krusial untuk mendorong pembangunan berkepanjangan melalui kebijakan penataan ruang nan jeli dan terarah.

"Semuanya kita sama-sama bahu-membahu untuk menjaga tata ruang kita demi keberlanjutan pembangunan dan investasi," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi.

Sulawesi menjadi pulau pertama di Indonesia nan seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail. Peta ini krusial untuk mendukung perizinan, investasi, dan pembangunan, serta meminimalkan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Dalam forum ini, Nusron turut didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri beserta jajaran.

(akn/ega)