Komisi X Dpr Sepakati Tambahan Anggaran Brin Sebesar Rp 4,6 T Untuk 2026

Jakarta -

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengungkap pagu sugestif 2026 nan diterima oleh pihaknya sebesar Rp 4,271 triliun. BRIN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 4,6 triliun kepada DPR untuk tahun nan sama.

Hal itu disampaikan Tri Handoko dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025). Tri Handoko menyebut pagu sugestif sebesar Rp 4,271 triliun bakal digunakan untuk program support manajemen beserta program riset dan penemuan pengetahuan pengetahuan dan teknologi.

"Jadi sebagaimana telah disampaikan pagu sugestif BRIN untuk tahun anggaran 2026 total itu adalah Rp 4.271.743.006.000 triliun," kata Handoko dalam rapat.

Ia mengatakan setiap tahunnya BRIN juga mengusulkan penambahan sebesar Rp 5 triliun untuk biaya kekal penelitian. Tahun 2026, Handoko mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 4,6 triliun di 2026.

"Sebagai tambahan kami memohon support dari Bapak, Ibu Komisi X untuk mengingatkan bahwa selalu dilakukan penambahan biaya kekal penelitian sebesar Rp 5 triliun setiap tahunnya sebagai komitmen sejak awal biaya kekal penelitian digulirkan," ujar Handoko.

"Pada saat ini kami juga telah mengusulkan melakukan proses untuk tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp 4,628 triliun," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati lantas menanyakan persetujuan kepada personil dewan. Pihaknya menyetujui pagu sugestif BRIN sebesar Rp 4,2 triliun.

"Komisi X DPR RI menyetujui Pagu sugestif BRIN pada RAPBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp 4.271.743.006.000. Bisa disepakati berbareng Bapak Ibu?" ujar Kurniasih nan disertai ketukan palu.

Ketua Komisi X DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp 4,6 triliun. Keputusan itu bakal diserahkan kepada Banggar DPR RI untuk persetujuan.

"Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu sugestif BRIN pada RAPBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp 4.628.300.390.000 sesuai dengan surat Kepala BRIN kepada menteri PPN alias kepala Bappenas dan menteri finansial per tanggal 23 Juni 2025 bisa disepakati berbareng Bapak Ibu?" kata Kurniasih nan disetujui oleh personil dewan.

(dwr/eva)