Kenaikan Insesntif Rt/rw Dimulai Bulan Depan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan sambutan saat membuka aktivitas Jakarta Kita 2025 di Cibis Park, Jakarta Selatan(ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW mulai Oktober tahun ini. 

"Anggarannya telah telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Mudah-mudahan Oktober sudah mulai pengedaran (insentif),” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Jakarta, Minggu, usai menghadiri puncak aktivitas "Jakarta BERJAGA 2.0" di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno.

Ia menjelaskan insentif untuk RT bakal naik sekitar 25 persen dari Rp2 juta hingga kisaran Rp2,5 juta per bulan. Sementara insentif RW dari sebelumnya Rp2,5 juta menjadi sekitar Rp3 juta per bulan secara bertahap.

"Tentu ini tidak bisa langsung, tapi bertahap," ungkapnya.

Kebijakan ini juga menjadi tindak lanjut salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk meningkatkan support operasional RT dan RW berbareng Rano Karno.

Pada masa kampanye, Pramono pernah menegaskan pentingnya peran RT dan RW sebagai ujung tombak keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia menilai keahlian finansial Pemprov DKI nan triliunan rupiah memadai untuk merealisasikan program peningkatan operasional tersebut.

Pemprov DKI kemudian telah mengusulkan penambahan anggaran insentif RT dan RW dalam APBD-P 2025 sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan pengurus sekaligus mendorong semangat pelayanan publik berbasis masyarakat.

Selain kenaikan insentif, Pemprov DKI tengah mengkaji penyederhanaan sistem penyaluran agar biaya dapat diterima tepat waktu dan transparan sesuai ketentuan. Mekanisme penyaluran dilakukan secara berjenjang sesuai kesiapan anggaran daerah.

Pemprov DKI berambisi dengan peningkatan insentif tersebut, keahlian RT dan RW semakin optimal serta mendorong partisipasi penduduk dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan program Pemprov DKI memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat organisasi sebagai bagian dari sasaran pembangunan Jakarta nan inklusif dan berkekuatan saing.(Ant/P-1)