Imbas Rombel Dedi Mulyadi, Sekolah Swasta Di Lembang Terancam Bangkrut

SMA Mekarwangi di Lembang, Bandung Barat.(MI/ Depi Gunawan)

KECAMAN atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi nan mengizikan sekolah negeri menerima 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) alias satu kelas, meluas di beragam daerah.

Salah satu pengurus sekolah swasta di Lembang, Bandung Barat tidak setuju dengan langkah Dedi Mulyadi tersebut lantaran menakut-nakuti keberlangsungan sekolah swasta. Pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun aliran 2025-2026, sekolah swasta menjadi sunyi peminat.

SMA Mekarwangi di Lembang, saat ini baru menerima sepuluh pendaftar. Minimnya pendaftaran siswa baru ini telah dirasakan sejak pemberlakuan sistem zonasi.

"Terus terang sejak diberlakukan zonasi, jumlah pendaftar terus menurun. Sekarang lebih parah pascakeluar kebijakan gubernur," kata Ketua Yayasan Mekarwangi Lembang, Ayi Enoh saat ditemui, Kamis (10/7).

Ia menyebutkan, total peserta didik SMA Mekarwangi hanya sekitar 67 orang, ditambah calon siswa tahun ini nan mendaftar. Padahal pihaknya sudah gencar promosi hingga menggratiskan siswa dari kalangan tidak mampu. "Sekolah kami sudah legalisasi A, pendaftaran dipermudah, iuran bulanan murah, apalagi kita juga gratiskan siswa tidak mampu," bebernya.

Guru Terancam Menganggur

Ia mengaku, kebijakan Dedi Mulyadi juga turut dirasakan para pembimbing nan mengajar. Para pembimbing terancam menganggur jika kondisi ini terus dibiarkan.

"Jumlah pembimbing dengan tenaga pengajar SMP ada 20 orangan, beberapa pembimbing kelak dari mana yayasan mau menggaji. Ya jika begini, sekolah juga terancam bangkrut," ucapnya.

Kondisi serupa juga dirasakan pengelola SMK Taruna Lembang. Jumlah calon siswa nan mendaftar tetap dibawah 15 orang. "Tahun ini pendaftarnya sangat minim, baru 10 orang jika enggak salah. Kami juga punya keterbatasan sarana lantaran sejak berdiri, belum pernah menerima support pembangunan alias rehabilitasi gedung dari pemerintah," kata Ketua Yayasan Al Musyawarah, Undang Abdurahman.

Undang menambahkan, saat ini sekolah swasta kudu bersaing dengan banyaknya sekolah swasta baru nan mempunyai bidang lebih banyak dan variatif sesuai kemauan siswa. "Dulu kami punya bidang Keperawatan, tapi lantaran kalah bersaing sekarang hanya tersisa bidang Farmasi saja," ungkapnya.

Ia menilai, kejadian ini adalah akibat dari tidak adanya kebijakan zonasi alias pengedaran siswa untuk sekolah swasta. Akibatnya, terjadi perebutan siswa antar-sekolah swasta, dan sekolah mini nan minim akomodasi menjadi nan paling dirugikan.

"Kalau tidak ada keberpihakan pemerintah, maka sekolah-sekolah seperti kami hanya tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar. Ini bukan hanya soal sekolah, tapi juga soal kewenangan anak untuk mendapat pendidikan nan merata dan adil," jelasnya. (M-1)