28 Smelter Nikel Di Ri Berhenti Operasi, Ini Biang Keladinya

Jakarta, librosfullgratis.com - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) membeberkan terdapat setidaknya 28 akomodasi pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel jenis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) nan berakhir beraksi di Indonesia. Hal ini imbas banyaknya beban nan ditanggung oleh perusahaan.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan penyetopan operasi smelter RKEF tersebut diantaranya lantaran terkena akibat dari penerapan kenaikan royalti nikel beberapa waktu belakangan.

"Artinya, kan, penambahan beban ini mengakibatkan dua bulan terakhir ini, dari royalti sudah naik. Ada sekitar, kalkulasi kita ada sekitar 28 line RKEF shutdown," ujarnya kepada librosfullgratis.com dalam program Mining Zone, dikutip Kamis (10/7/2025).

Berhenti operasinya 28 smelter RKEF tersebut turut berakibat pada penurunan produksi nikel di Indonesia. Bahkan, beberapa pabrik tunggal pemrosesan nikel juga mengaku tidak bisa dalam menanggung beban royalti nan dikenakan di sektor mineral.

"Nah, itu, kan, mau gak mau sudah, produksi sudah berkurang. Ya, baik dari Tsingshan itu sendiri, kemudian ada beberapa single pabrik juga, mereka sudah gak bisa lagi meng-cover," imbuhnya.

Selain royalti, Meidy juga menyebut terdapat tantangan lain nan turut memberatkan pengusaha dalam melakukan operasi. Beberapa diantaranya adalah penetapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) menjadi 100%. Belum lagi, para pengusaha juga diwajibkan menggunakan bahan bakar minyak dengan campuran B40.

"Sejak Januari 2025 beban-beban nan kita dapat, nih, ya, baik dari DHE ekspor jadi 100%, B40 nan katanya bentar lagi jadi B50, ya, itu sudah ada kenaikan biaya," paparnya.

Tidak sampai disitu, lanjut Meidy, tarif pajak minimal nan kudu dibayarkan oleh perusahaan multinasional (global tax minimum/GMT) juga dinilai memberatkan para pengusaha nikel dalam negeri.

"Kemudian ada juga dari GMT nan nyaris 15%. Kemudian ada lagi, nih, nan pajak-pajak nan kayaknya, saya gak tahu, nih, apalagi pajak baru nan kayaknya mau dibebankan oleh Kementerian Keuangan," tandasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 3 Megaproyek Hilirisasi Nikel Vale Dijamin Bakal Rendah Karbon