100 Sekolah Rakyat Beroperasi Penuh Awal Agustus

Muhaimin Iskandar membereskan berkas dan kitab di ruang kerjanya( ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.)

MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias nan berkawan disapa Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat bakal mulai beraksi penuh pada awal Agustus 2025.

Cak Imin menjelaskan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat itu sebagai penerapan perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Insyaallah pada awal Agustus nanti, tuntas 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasional penuh sebagai sekolah rintisan,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7).

Program Sekolah Rakyat, kata dia, menjadi upaya pengentasan kemiskinan lantaran menjadi salah satu corak pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pendidikan berkualitas. Sebab, dia menilai melalui pendidikan, peserta didik dari latar belakang miskin ekstrem ini bakal mempunyai daya saing dan keahlian untuk menjadi berdikari menggunakan pengetahuan nan mereka dapat.

Oleh lantaran itu, Undang-undang Dasar Republik Indonesia juga telah mewajibkan 20 persen anggaran APBN digunakan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.

“Salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan di tanah air kita ini adalah melalui pendidikan. Makanya pendidikan, menggunakan perintah Undang-Undang Dasar, 20% dari anggaran APBN kita adalah untuk pendidikan,” ujarnya.

Cak Imin menegaskan melalui program Sekolah Rakyat, orkestrasi pengentasan kemiskinan bakal melangkah lebih sigap dan efektif.

Terlebih, Cak Imin mengatakan peserta didik nan disasar  merupakan anak-anak nan berasal dari family miskin ekstrem berasas verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Nah, dalam konteks itu ada langkah sigap agar kemiskinan ini kita putus mata rantainya dengan sigap dan efektif, terutama nan di desil 1 (miskin ekstrem),” ujar dia.

“Kita mendirikan Sekolah Rakyat. Ini ide, inisiatif, dan perintah langsung Presiden. Sehingga Inpres 8 Tahun 2025 ini menindaklanjuti semua penyelenggaraan itu,” sambungnya.

Di sisi lain, Menko Muhaimin menyatakan Kemenko PM juga bakal terus mengorkestrasikan kementerian/lembaga mengenai agar Inpres 8/2025 dapat melangkah secara maksimal.

Hal itu dilakukan demi mewujudkan sasaran kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026 nan diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. (H-4)