Temuan Rekening Judol Dan Keseriusan Pemerintah Prabowo Jaga Integritas Bansos

Jakarta -

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai ratusan ribu rekening penerima support sosial (bansos) nan terindikasi digunakan untuk gambling online perlu diapresiasi sebagai bagian dari pengawasan nan progresif. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempunyai komitmen serius untuk menjamin bansos tersalur tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Selama ini, kebijakan penyaluran bansos melalui rekening perbankan memang dirancang agar lebih efisien dan meminimalkan kebocoran dibanding pengedaran tunai. Namun pada praktiknya, tantangan baru muncul seiring perkembangan digital, termasuk potensi penyalahgunaan biaya oleh sebagian penerima. Fakta bahwa pemerintah melalui PPATK bisa mendeteksi transaksi mencurigakan dalam skala besar justru menunjukkan keberhasilan sistem pengawasan nan semakin canggih dan terintegrasi.

Temuan ini juga semakin menegaskan adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah Presiden Prabowo dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui penguatan transparansi dan optimasi penggunaan bansos oleh golongan penerima manfaat. Sebab dalam realitas di lapangan, penggunaan duit bansos oleh sebagian masyarakat penerima kerap tidak sesuai peruntukan, misalnya untuk gambling online, pembelian pulsa, dan konsumsi lain nan di luar ketentuan.

Untuk itu, Kementerian Sosial telah bekerja-sama erat dengan PPATK dalam memastikan validitas rekening penerima bansos, nan dalam praktiknya rupanya ditemukan ribuan rekening bermasalah. Sebagian di antaranya merupakan rekening dormant alias rekening tidak aktif nan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, serta rekening nan sudah lama tidak diperbarui namun tetap dipakai menampung biaya bansos.

Langkah PPATK nan melakukan pemblokiran rekening-rekening bermasalah merupakan tindakan nan tepat dan tegas. Hingga saat ini, baru satu bank Himbara penyalur bansos nan diinvestigasi dan teridentifikasi mempunyai rekening penerima nan bermasalah.

Saya menilai langkah sigap PPATK ini patut diapresiasi, lantaran menjadi sirine awal bagi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga perbankan untuk segera melakukan koreksi dan penertiban. Ini mencerminkan bahwa proses transformasi bansos tidak hanya sekadar pengedaran dana, tetapi juga membangun ekosistem nan lebih berkekuatan guna, bersih, dan berkeadilan.

Sebagai master kebijakan publik, saya memandang setidaknya tiga pesan positif dari temuan ini.

Pertama, komitmen transparansi pemerintah. Pemerintah tidak menutup-nutupi persoalan, tetapi justru membuka info secara terbuka kepada publik sebagai corak tanggung jawab dan upaya perbaikan. Ini langkah krusial membangun kepercayaan masyarakat.

Kedua, penguatan sistem monitoring. Integrasi info PPATK dengan kementerian/lembaga mengenai bakal memperkuat filter seleksi penerima bansos, termasuk penemuan transaksi nan tidak wajar. Ini mendukung program Presiden Prabowo agar bansos betul-betul menjadi jaring pengaman bagi family rentan.

Ketiga, kesungguhan mendorong literasi keuangan. Temuan ini sekaligus menjadi pengingat perlunya edukasi penggunaan rekening dan literasi finansial bagi penerima bansos. Pemerintah dapat memperluas sosialisasi agar masyarakat mengerti akibat norma dan sosial dari penyalahgunaan biaya bantuan.

Saya optimistis, jika pengawasan ini terus diperkuat dan diikuti langkah perbaikan komprehensif, maka efektivitas bansos di era pemerintahan Presiden Prabowo bakal semakin tinggi. Ini adalah momentum krusial bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja lebih sinergis, memastikan biaya publik digunakan sebagaimana mestinya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Pada akhirnya, temuan PPATK bukan hanya persoalan disiplin perseorangan penerima bansos, tetapi juga kesempatan besar bagi pemerintah untuk melanjutkan reformasi tata kelola bansos nan sudah berada di jalur nan tepat. Kita semua berkepentingan menjaga amanah publik ini, agar support nan disalurkan dapat menghadirkan faedah nyata bagi mereka nan betul-betul membutuhkan.

Dr. Drs. Trubus Rahardiansah, M.S., S.H., M.H.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti

(zap/zap)