ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Pemerintah Jakarta berwacana menghapus TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota jika MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung. Namun perihal itu ditentang oleh para pengguna setia TransJakarta.
Fahri (32), seorang pekerja nan sering menggunakan TransJakarta, jadi salah satu nan menentang wacana itu. Menurutnya, jika TransJakarta koridor 1 diganti dengan MRT, itu bakal memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
"Saya selaku pengguna setianya TransJakarta sangat menentang perihal tersebut. Karena koridor 1 ini kan koridor nan paling tua ya, dari 2004 jika nggak salah. Usianya sudah 20-an tahun. Terus nan pakai juga banyak banget," kata Fahri saat ditemui di Halte Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi jika misalnya itu dihilangkan, terus diganti menjadi MRT nan tarifnya pasti lebih mahal, saya rasa itu sangat tidak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah," lanjutnya.
Fahri juga menyayangkan jika halte TransJakarta dinonaktifkan akibat tak beroperasinya lagi koridor 1. Sebab, biaya nan sudah dikeluarkan pemerintah untuk merevitalisasi halte tak sedikit.
"Sayang banget sih jika dinonaktifkan ya. Karena koridor 1 nan lewat kan banyak nan di Bundaran HI, nan anjungan, nan banyak tempat orang foto-foto, terus ada juga nan kafe, tempat nongkrong, segala macam, itu kan semua di halte nan lewat di koridor 1," ujarnya.
"Rasanya modal nan sudah dikeluarkan jadinya terbuang percuma jika itu semua ditiadakan," sambungnya.
Oleh karena itu, dia berambisi pemerintah mengkaji ulang wacana hapus koridor 1 dari Transjakarta, agar kebijakan pemerintah dapat lebih pro kepada rakyat.
"Tolong pemerintah mengkaji ulang mungkin ya. Kan kita punya banyak peneliti, punya banyak orang-orang pintarlah gitu nan bisa diajak kerja sama," ungkapnya.
"Mungkin bisa dikaji ulang dan kebijakannya bisa diterapkan lebih prorakyat gitu. Atau mungkin jika misalnya ditiadakan, MRT-nya juga dibuat semurah TransJakarta, mungkin begitu ya kita minta nan paling oke untuk masyarakat," imbuhnya.
Senada dengan Fahri, Sari (26), nan bekerja di wilayah Jl Jenderal Sudirman, juga kurang setuju dengan wacana dihapusnya koridor 1 Blok M-Kota. Sebab, menurutnya, pengeluaran bakal lebih mahal dari biasanya.
"Tiap hari saya pakainya memang TransJakarta. Kalau misalnya ditiadakan, itu dari sisi biaya bisa lebih mahal lagi, lantaran kan mungkin naik ojek kelak alias jikalau sudah ada MRT juga harganya kan pasti juga lebih mahal," ucapnya.
Sari pun berambisi agar pemerintah dapat mengkaji ulang wacana tersebut, mengingat banyak penduduk nan menggunakan bus TransJakarta koridor 1.
"Kalau bisa dipikirkan ulang, lantaran kan nan pakai transportasi umum ini kan banyak orang, nggak hanya 1-2 orang doang. TransJakarta harganya terjangkau kan. Pasti jadi pilihan penduduk Jakarta," tuturnya.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya mengungkap ada wacana menghapus TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota jika MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung. Dia mengatakan langkah itu untuk mengurangi tumpang-tindih layanan.
"Terkait dengan perencanaan untuk tumpang-tindih jasa memang sudah masuk juga dalam rencana induk transportasi Jakarta bahwa contohnya untuk MRT Lebak Bulus sampai dengan Kota terbangun," kata Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (20/12).
"Maka untuk jasa koridor 1 TransJakarta dari Blok M sampai dengan kota itu ditiadakan," lanjutnya.
Pengguna TransJ, 21 Desember 2024. (Brigitta Belia Permata Sari/librosfullgratis.com)
Dia mengatakan bus nan biasanya melayani koridor tersebut, jika jadi ditutup, bakal dialihkan ke koridor lain. Dia mengatakan wacana penghapusan koridor lain nan berhimpitan dengan pikulan berbasis rel juga bakal dibahas.
"Nanti unit busnya bakal dialihkan untuk mengisi kekosongan jasa lainnya. Demikian pula halnya dengan jasa nan nantinya bakal berdesakan dengan pikulan rel," ujarnya.
Kepala Departemen CSR dan Humas TransJakarta, Ayu Wardhani, mengatakan pihaknya tetap memperhatikan masukan pelanggan. Dia menyebut pengoperasian TransJakarta merupakan kebijakan Pemprov Jakarta.
"Pengoperasian transportasi publik di Jakarta, merupakan kebijakan pemerintah Provinsi. Tentunya kami tetap memperhatikan beberapa masukan dan saran para stakeholder, diantaranya adalah para pengguna TransJakarta nan setiap hari menggunakan layanan," kata Ayu.
(bel/dnu)