ARTICLE AD BOX

Sebanyak Rp3,97 triliun pembiayaan telah disalurkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada semester I 2025. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kepada 745.653 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Adapun pada tahun ini PIP menargetkan penyaluran pembiayaan senilai Rp9,47 triliun kepada 1,47 juta debitur. "Jumlah total targetnya Rp 9,475 triliun, (sekarang) baru Rp3,79 triliun. Total debitur dari sasaran 745 ribu, tapi untuk setahun itu 1,47 juta," ujar Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi PIP Mas Soeharto dalam taklimat media di NTT, Kamis (10/7).
Sejak berdiri pada 2017, lanjutnya, PIP telah menyalurkan pembiayaan kepada 12,5 juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp50,4 triliun. Penyaluran tersebut telah menyentuh 510 kabupaten/kota nan debiturnya kebanyakan merupakan perempuan, ialah 96% dari total penerima manfaat.
Pulau Jawa mendominasi penyaluran pembiayaan nan dilakukan oleh PIP. Tercatat nilai pembiayaan nan telah disalurkan di wilayah tersebut mencapai Rp29,9 triliun kepada 7,83 juta debitur, setara 62,3% dari total penerima manfaat.
Soeharto menuturkan, penyaluran pembiayaan ultramikro (UMi) di Sumatra mencapai Rp12,7 triliun kepada 2.885.274 debitur alias 22,9%, Kalimantan senilai Rp1,1 triliun kepada 286.185 debitur alias 2,2%, Sulawesi Rp3,4 triliun kepada 813.072 debitur alias 6,5%.
Lalu untuk Bali Nusra mencapai Rp2,8 triliun kepada 707.122 debitur alias 5,6%. Kemudian Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat sebesar Rp214,3 miliar kepada 47.253 debitur alias 0,37%.
Program UMi merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan support pembiayaan kepada para pelaku upaya mikro dan mini nan belum mempunyai akses terhadap jasa perbankan (unbankable). Program tersebut memberikan akomodasi pinjaman modal kerja dengan plafon maksimal hingga Rp20 juta per debitur, nan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.
Penyaluran biaya UMi dilakukan melalui dua skema, ialah pola pembiayaan berkelompok maupun pembiayaan individual, dengan memanfaatkan jaringan lembaga finansial penyalur nan telah ditunjuk.
Adapun lembaga-lembaga nan berkedudukan sebagai penyalur pembiayaan UMi antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura (BAV), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) alias PNM.
Dari ketiganya, Pegadaian dan PNM bertindak sebagai penyalur langsung kepada para debitur, sementara BAV menyalurkan biaya melalui skema kerja sama linkage dengan beragam Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS), serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi.
"Dananya paling banyak disalurkan oleh PNM penyalur PIP, nomor kedua dari BAP, selanjutnya Pegadaian. Semoga dengan sosialisasi-sosialisasi ini, kelak cukup banyak juga di NTT LKBB nan mengajukan," terang Soeharto.
Dukung MBG
Lebih lanjut, PIP turut terlibat mendukung program prioritas pemerintah berupa Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu dilakukan melalui kerja sama nan telah dilakukan berbareng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Hingga tengah tahun ini, setidaknya 100 titik dapur alias Sentra Produksi Bahan Gizi (SPBG) telah berdiri di sejumlah wilayah perbatasan.
PIP, sebut Soeharto, juga mau memastikan upaya mini nan didukung bisa berkembang berkepanjangan dan memberikan akibat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Karenanya, PIP membikin skema pembiayaan UMi Pro nan bisa menjangkau pembiayaan hingga Rp100 juta.
"UMI Pro ini nan pertama kita membiayai pada debitur-debitur nan berkelompok membangun SPBG untuk MBG nan termasuk program prioritas pemerintah," pungkasnya. (E-3)