Menteri Lh Tekan Gubernur Jabar Percepat Pengkajian Revisi Tata Ruang

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau letak musibah longsor di Bogor, Jawa Barat.(MI/Dede Susianti)

MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan jajarannya melakukan kunjungan KE sejumlah titik alias letak musibah banjir dan longsor di area Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (7/7).

Setelah memandang langsung dan memperhatikan kondisi letak musibah nan menelan tiga korban jiwa itu, Hanif meminta agar Gubernur Jawa Barat segera melakukan percepatan pengkajian untuk merevisi tata ruang Jabar. 

Pihaknya menilai ada penyimpangan terhadap tata ruang Jabar, khususnya mengenai tata ruang area Puncak nan notabenenya hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, wilayah resapan air.  

Kesalahan arah tata ruang itu mengakibatkan perubahan kegunaan nan sangat besar, sehingga dampaknya pada kerusakan dan berujung bencana. 

"Kami sedang kembali menyurati ke Bapak Gubernur  abar, KDM (Kang Dedi Mulyadi) untuk segera melaksanakan pengarahan menteri terhadap surat-surat dua-tiga bulan lalu," ungkap Hanif di sela kunjungan.  

"Kami telah menyurat ke Pak Gubernur untuk segera memimpin kajian, merevisi tata ruangnya. Karena tata ruangnya sudah betul-betul menyantap banyak korban jiwa," imbuhnya.

Pada kejadian banjir dan tanah longsor awal tahun lalu, belasan orang meninggal bumi menjadi korban bencana.

"Kemudian hari ini dilaporkan ke kami ada tiga orang juga di bantaran aliran Sungai Ciliwung, kebetulan ada di DAS hulunya," imbuh Hanif.

Dia menyebut, pada waktu kejadian musibah banjir bandang dan longsor alias pada Sabtu (5/7) malam, curah hujan nan mengguyur area Puncak mempunyai intensitas 150 mililiter. 

"Dengan curah itu di dalam dua hari, tentu ini mengakibatkan jumlah air nan cukup besar, sehingga dengan tata ruang nan berubah itu berakibat seperti ini," katanya seraya menujuk arah longsoran. 

"Kami bakal memaksa kembali Bapak Gubernur Jabar dan Bapak Bupati Bogor untuk me-review persetujuan lingkungan nan diberikan di wilayah puncak-Puncak semacam ini," tegasnya lagi. (DD/E-4)