Ketua Dpd Ri Puji Pemerintah Berani Bersihkan Kebun Sawit Ilegal Di Tesso Nilo

Sedang Trending 4 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah memulihkan kembali ekosistem rimba konservasi nan sebelumnya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit terlarangan di area Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Sultan mengatakan keberanian pemerintah menutup puluhan ribu hektar lahan sawit terlarangan membuktikan komitmen terhadap perlindungan biodiversiti dan respons atas rumor perubahan iklim.

"Menertibkan area rimba konservasi dan rimba lindung nan selama ini disalahgunakan memerlukan keberanian dan ketegasan pemerintah. Namun dengan support dan kerja sama semua pihak, terutama lembaga penegak norma dan masyarakat adat, persoalan deforestasi dapat kita atasi," ujar Sultan kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

Sultan mengungkapkan pihaknya percaya pemerintah melalui Tim Satuan tugas Penertiban Kawasan Hutan (SatgasPKH) di area TNTN bisa menjalin komunikasi dan kerjasama berbareng masyarakat setempat. Sehingga, katanya, tidak terjadi bentrok antara Satgas Garuda dengan masyarakat nan mendiami area konservasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mendorong agar satgas lebih humanis dan persuasif, mengedepankan semangat pemberdayaan masyarakat. Namun jika terbukti area TNTN sengaja dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit alias diperjual belikan secara terlarangan baik oleh orang perorangan maupun korporasi, maka satgas kudu bertindak secara tegas dan terukur," kata Sultan nan juga Ketua Dewan Penasehat Dunia Islam Dunia Melayu (DMDI).

DPD RI, lanjut Sultan, mendukung penuh upaya pemerintah melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memulihkan kembali ekosistem rimba jejak eksploitasi. Hal itu, katanya, terutama di dalam area rimba konservasi dan taman nasional.

"Upaya Kementerian Kehutanan dalam menertibkan area rimba konservasi perlu didukung dan diapresiasi secara anggaran. Ke depan kami mendorong agar Kemenhut berbareng Satgas Garuda perlu mengidentifikasi kasus-kasus serupa di seluruh daerah," ujarnya.

Diketahui, dalam rapat berbareng Komisi IV DPR RI,Menhut Raja Juli Antoni melaporkan dua persoalan kehutanan di dua provinsi, ialah Riau dan Sumatera Barat. Raja Juli menjelaskan penindakan dilakukan untuk pengamanan wilayah Taman Nasional Tesso Nilo seperti penutupan lahan sawit seluas 8.000 hektar selama 5 tahun, kemudian penanaman kembali dengan pohon seperti Jabon, Ketapang dan Pulai, serta memasang pembatas antara Taman Nasional Tesso Nilo dengan pemukiman warga.

(whn/whn)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini