Kemenkop-kemenkes Bahas Integrasi Klinik Dan Apotek Ke Dalam Kopdes

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono (kiri) dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam pertemuan di Kantor Kemenkes, Jakarta.(Dok. Kemenkop)

KEMENTERIAN Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membahas rencana untuk mengintegrasikan klinik dan toko obat desa ke dalam Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, nan juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, dalam keterangan kementerian di Jakarta, Selasa (8/9), mengungkapkan 103 letak Koperasi Desa Merah Putih bakal menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan toko obat desa.

Untuk mewujudkan ini, Kemenkop memerlukan info rinci calon klinik agar dapat segera diintegrasikan dengan kopdes.

"Sesuai tugas dalam Inpres 9/2025, kami telah menyusun konsep model upaya untuk gerai klinik desa dan toko obat desa. Untuk itu, dibutuhkan masukan dari Kementerian Kesehatan," kata Ferry usai berjumpa Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di Kemenkes, Jakarta.

Ferry juga menyoroti beberapa rumor krusial di lapangan nan perlu segera diatasi. Salah satunya adalah integrasi puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa dengan klinik desa.

"Kami bakal urai gimana proses upaya serta hubungan kerja samanya," ujar Ferry.

Ferry menjelaskan pertemuan tersebut juga membahas sejumlah tantangan lain nan menjadi perhatian Kemenkop dan diharapkan dapat menjadi catatan bagi Kemenkes.

Tantangan tersebut antara lain kesiapan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan perawat untuk operasional klinik dan apotek. Selain itu, masalah perizinan apotek, apoteker, dan klinik, serta izin untuk penjualan dan penentuan nilai obat murah bagi masyarakat juga menjadi konsentrasi diskusi.

Integrasi klinik dan toko obat desa dengan jasa BPJS Kesehatan juga menjadi poin penting.

Ferry berambisi agar petunjuk teknis alias juknis pengelolaan klinik dan toko obat desa dapat segera diterbitkan. Juknis ini bakal menjadi pedoman bagi Kopdes Merah Putih dalam menjalankan tugasnya.

"Untuk mendekatkan jasa kesehatan dan obat murah bagi masyarakat desa, diperlukan standar minimal jasa kesehatan nan ada di klinik desa," pungkas Ferry.

Ia menambahkan, tim Kemenkop bakal terus berbincang di level teknis untuk memastikan penerapan gerai toko obat dan klinik di 103 Kopdes Merah Putih percontohan melangkah optimal. (Ant/E-1)