Breaking News! Mahkamah Konstitusi Skors Pm Thailand, Negara Chaos

Jakarta, librosfullgratis.com - Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra resmi diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025), menyusul penyelidikan atas dugaan pelanggaran etik setelah bocornya rekaman percakapan teleponnya dengan seorang tokoh senior Kamboja. Keputusan tersebut memicu ketidakpastian politik di tengah meningkatnya ketegangan antara Bangkok dan Phnom Penh.

Dalam keputusan nan diambil secara bulat, dilansir The Associated Press, para pengadil menerima petisi nan menuduh Paetongtarn melanggar standar etika pejabat tinggi negara. Sebanyak tujuh dari sembilan pengadil kemudian memilih untuk menangguhkan sementara tugas-tugas resmi Paetongtarn selama proses penyelidikan berlangsung.

"Saya bakal menerima dan mengikuti proses norma dari pengadilan, meskipun saya tidak mau pekerjaan saya terganggu," ujar Paetongtarn kepada wartawan pada Senin (30/6/2025), sehari sebelum keputusan diumumkan.

"Kalau ditanya apakah saya khawatir? Ya, saya khawatir," lanjutnya.

Kasus ini mencuat setelah bocoran percakapan telepon Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, beredar di tengah bentrok diplomatik menyusul kejadian perbatasan berdarah pada 28 Mei lalu. Dalam kejadian tersebut, satu tentara Kamboja dilaporkan tewas dalam konfrontasi bersenjata dengan militer Thailand.

Isi percakapan nan bocor memicu gelombang kecaman, terutama lantaran dinilai menunjukkan upaya perdana menteri Thailand untuk "menjinakkan" bentrok perbatasan dengan Kamboja dengan langkah nan dianggap terlalu kompromistis.

Salah satu sorotan publik tertuju pada komentar Paetongtarn tentang seorang komandan militer regional nan vokal dalam mempertahankan sikap keras terhadap Phnom Penh. Sikap tersebut dipandang kalangan konservatif nasionalis sebagai corak melemahkan posisi pertahanan Thailand.

Kemarahan publik pun memuncak. Ribuan demonstran nan sebagian besar berasal dari golongan nasionalis menggelar tindakan unjuk rasa di pusat Kota Bangkok pada Sabtu (29/6/2025), menuntut pengunduran diri Paetongtarn. Mereka menudingnya tidak tegas dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan nasional.

Di tengah tekanan publik dan gejolak politik, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn pada Selasa pagi menandatangani surat keputusan resmi untuk merombak kabinet. Perombakan ini merupakan buntut dari keluarnya Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintahan Paetongtarn.

Partai tersebut sebelumnya memegang sejumlah pos krusial di kabinet, termasuk kedudukan Wakil Perdana Menteri nan diisi oleh Anutin Charnvirakul, nan sekarang telah digantikan.

Tak hanya Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn juga menghadapi penyelidikan terpisah dari Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC). Lembaga ini tengah mendalami kemungkinan pelanggaran etik dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Jika terbukti bersalah, temuan NACC bisa mengarah pada pemberhentian permanen dari kedudukan perdana menteri.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Momen Pertemuan Hangat Prabowo & PM Thailand Anak Bungsu Thaksin