Bmps Cianjur Sayangkan Tak Ada Ruang Komunikasi Menyikapi Keputusan Gubernur Soal Kuota Rombel

Sedang Trending 5 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX
BMPS Cianjur Sayangkan tak Ada Ruang Komunikasi Menyikapi Keputusan Gubernur Soal Kuota Rombel Ilustrasi(ANTARA/ADENG BUSTOMI)

BADAN Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyayangkan tidak adanya ruang komunikasi antara Pemprov Jabar dengan penyelenggara sekolah swasta berangkaian kebijakan penambahan kuota rombongan belajar (rombel). Kondisi itu tentu menjadi preseden jelek terhadap pengembangan pendidikan nan dilakukan penyelenggara sekolah swasta.

Ketua BMPS Kabupaten Cianjur, Mohammad Toha, menyebut pada izin alias Keputusan Gubernur Jawa Barat berangkaian perihal tersebut, tidak ada diksi menyangkut sekolah swasta. Ini bisa dimaknai izin tersebut hanya berpihak kepada sekolah berstatus negeri.

"Pertanyaannya, apakah pemerintah itu kudu melayani dalam konteks (sekolah) plat merah saja alias memang masyarakat secara umum kudu dilayani?," tegas Toha, Jumat (11/7). 

Karena itu, lanjut Toha, sejak awal BMPS sudah menegaskan tuntutan tidak boleh ada dikotomi. Artinya, jangan ada lagi pemilahan sekolah swasta alias negeri.

"Kalau sekolah ya sekolah saja. Jangan ada dikotomi swasta alias negeri," ucapnya.

Toha mengilustrasikan sejauh mana kontribusi sekolah swasta terhadap bumi pendidikan. Seandainya seluruh penyelenggara sekolah swasta kompak menghentikan penerimaan siswa baru, maka bisa kondisi nan terjadi.

"Kalau swasta kompak menyetop tidak menerima siswa baru untuk tahun aliran baru sekarang, apa nan bakal terjadi?. Itu saja. Apakah pemerintah bisa mengatasinya?," ujar dia.

Jika kondisi itu terjadi, lanjut dia, memang bakal ada ekses negatif. Salah satunya makin terbuka nomor pengangguran.

"Ini lantaran banyak pembimbing sekolah swasta nan menganggur," kata Toha.

Toha menuturkan, beragam dinamika nan terjadi saat ini sudah diaspirasikan kepada DPRD Kabupaten Cianjur. Sudah diagendakan mengundang Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengomunikasikan perihal tuntutan BMPS terhadap keputusan gubernur tersebut.

"Dampak keputusan gubernur sudah kami rasakan saat SPMB," pungkasnya. (H-2)