Berantas Mafia Pangan, Ekonomi Ri Bisa Naik 1%

Jakarta, librosfullgratis.com - Keberadaan mafia pangan menjadi momok ekonomi di Tanah Air. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memprioritaskan pemberantasan praktik kecurangan pangan, berbareng dengan penegak hukum.

Baru-baru ini, Kementan dan Satgas Pangan Polri menemukan 10 produsen beras nan melakukan pelanggaran kualitas dan mutu, hingga merugikan masyarakat Indonesia sekitar Rp99 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemberantasan mafia pangan dapat menggenjot perekonomian Indonesia.

"Bisa saja sampai 1% [pertumbuhan ekonomi], lantaran bukan di beras saja [pelanggaran pangan]. Minyak goreng juga ada, lampau kita temukan pupuk palsu. Kemudian kemarin ada gula juga," kata Amran di Makassar, Sabtu (12/7/2025).

Sebagai gambaran, Amran menjelaskan baru-baru ini pihaknya menemukan 5 produsen pupuk tiruan nan kerugiannya mencapai Rp3,2 triliun.

"Ini bukan masalah Rp3,2 triliun, tetapi petaninya langsung bangkrut. Mereka mengandalkan pinjaman KUR. Apakah tega? Ini tidak beradab," kata Amran.

Ia menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk terus mengawal sektor pangan nan bebas dari praktik korupsi dan kecurangan.

"Kami mau pertanian Indonesia berhasil dan menjadi lumbung pangan dunia," ujarnya.

Daftar 10 Produsen Beras Langgar Kualitas-Mutu di RI:

1.⁠ ⁠WG: S, S, F, S (10 sampel - Aceh, Lampung, Sulsel, Jabodetabek, Yogyakarta)
2.⁠ ⁠⁠PT FSTJ: ASP, BP SR, BP W, FS, RP, SP, SR (sumber 9 sampel: Sulsel, Kalsel, Jabar, Aceh)
3.⁠ ⁠⁠PT BPR: RP, RU (sumber 7 sampel - Sulsel, Jateng, Kalsel, Jabar, aceh, jabodetabek)
4.⁠ ⁠⁠PT UCI: L, L (6 sampel - jabodetabek, jateng, sulsel, jabar)
5.⁠ ⁠⁠PT BPS Tbk: TK (4 sampel - jateng, lampung)
6.⁠ ⁠⁠PT BTLA :EM, SH (4 sampel - Sumut, Aceh)
7.⁠ ⁠⁠PT SUL/JG: A (3 sampel - Yogyakarta, Jabodetabek)
8.⁠ ⁠⁠PT SJI: DK, BSJ (3 sampel - lampung)
9.⁠ ⁠CV BJS : RU, KA (3 sampel - Lampung)
10.⁠ ⁠⁠PT JUS: PW, BMWC, KPW, MPW (3 sampel - Jabodetabek)

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Video: Data Ekonomi Baik, Tapi PHK dan Daya Beli Masih Jadi PR