Atasi Dampak Kenaikan Ppn, Kementerian Pariwisata Siap Lakukan Ini!

Jakarta, librosfullgratis.com - Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% nan bakal bertindak pada 1 Januari 2025. Adapun Kementerian Pariwisata mendukung kebijakan tersebut.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengungkap bahwa kebijakan tersebut pastinya telah dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo meski tak menutup kemungkinan bakal berakibat pada sektor pariwisata.

"Namun andaikan kelak saat diberlakukan tahun depan dan berakibat kepada sektor pariwisata, kami dari Kementerian Pariwisata bakal berupaya untuk membantu. Contoh membikin paket-paket wisata murah, nan dapat meringankan bagi visitor nusantara nan terdampak PPN 12%," ungkap dia dalam Jumpa Pers Akhir Tahun, Jumat (20/12/2024).

Untuk diketahui PPN 12% bertindak untuk untuk semua peralatan dan jasa nan menjadi peralatan dan jasa kena pajak. Adapun peralatan nan dikecualikan, ialah bahan pangan untuk sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, hingga transportasi.

Namun untuk peralatan nan dikecualikan bakal semakin sedikit lantaran untuk bahan pangan premium, hingga jasa pendidikan dan kesehatan premium alias mewah bakal dikeluarkan dalam daftar itu.

Selain itu, hanya tiga komoditas seperti minyak goreng curah bermerek Minyakita, tepung terigu, dan gula industri nan bakal diberikan tarif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1%, sehingga tarifnya tetap bakal tetap 11% sepanjang 2025.

Dalam kesempatan nan sama, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan antisipasi untuk akibat kenaikan PPN 12%. Sebab Kementerian Pariwisata perlu mengejar sasaran kunjungan visitor pada 2025.

"Ini nan terdampak visitor nusantara. Tetapi jika kita lihat info memang masyarakat dari beberapa tahun terakhir menahan pengeluaran non-esensial," jelas dia.

Pada 2025, Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan jumlah visitor mancanegara sebesar 14,6 juta hingga 16 juta kunjungan. Sedangkan untuk visitor Nusantara sebanyak 1,08 miliar pergerakan.

Senada dengan Widiyanti, Ni Luh Puspa pun menyebut Kementerian Pariwisata bakal menyiapkan antisipasi berupa paket wisata agar masyarakat bisa tetap melakukan wisata.

"Nanti kita siapkan antisipasinya, paket wisata seperti apa nan bisa kita buatkan untuk masyarakat, apa nan bisa kita sorong untuk masyarakat bergerak dan berekreasi ke Indonesia saja," pungkas dia.

(dpu/dpu)

Next Article PPN 12% Berlaku 2025, Rakyat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga!