Anggota Komisi Viii Dpr Temukan Fakta Kendala Pencairan Bansos Akibat Maladministrasi

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina(Dok. DPR RI)

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan tetap banyak penerima support sosial (bansos) nan mengalami kesulitan dalam mencairkan biaya lantaran persoalan maladministrasi.

“Kejadian ini telah ada sejak 2018, apalagi pada 2023 ada 16 ribu penerima nan bermasalah. Bukan lantaran judol, melainkan ketidaksesuaian antara DTSEN alias KK KTP dengan KYC (Know Your Customer) di perbankan,” kata Selly, Minggu (6/7).

Temuan ini didapat Selly saat berjumpa langsung dengan penduduk penerima bansos di Cirebon dan Indramayu, saat melakukan kunjungan kerja di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII.

Salah satu kasus nan disorot adalah milik seorang penerima berjulukan Darsinih. Dalam KTP dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), namanya tertulis “Darsinih”. Namun, dalam sistem KYC perbankan, tercatat sebagai “Darsini” tanpa huruf “H”. Meski nomor induk kependudukan (NIK), alamat, dan info orang tuanya sama, perbedaan nama ini membikin dia tidak bisa mencairkan bantuan.

"Tentunya berakibat pada terakumulasinya support sosial. Ketidaksesuaian info ini sering terjadi ketika perpaduan info dilaksanakan antara lembaga, baik antara DTSEN dan adminduk, maupun dengan KYC perbankan,” ujar Selly.

Ia menambahkan, meski para pekerja sosial telah berupaya mengadvokasi persoalan ini, penyaluran support tetap tidak bisa dilakukan jika masalah info belum terselesaikan.

Oleh lantaran itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cirebon itu meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki dan merinci masalah tersebut sehingga dapat diketahui pihak nan diuntungkan alias dirugikan lantaran malaadministrasi.

“Berapa tahun duit itu mengendap di perbankan, adakah pembiaran, apakah ada indikasi pembiaran laporan dari petugas lapangan, dan seterusnya,” kata dia.

Selly juga menyoroti munculnya stigma negatif terhadap penerima bansos nan belakangan dikaitkan dengan praktik gambling online.

Sebelumnya, PPATK dan Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa lebih dari 10 juta penerima bansos dengan total nilai Rp2 triliun diduga terafiliasi dengan gambling online alias menggunakan rekening bansos untuk bermain judol.

Sebagai komitmen Ketua DPR RI Puan Maharani nan menegaskan membantu masyarakat kecil, Selly nan merupakan personil Fraksi PDI Perjuangan meminta Kemensos dan PPATK segera membuka info lebih jauh. Dengan demikian, menurut dia, langkah itu tidak bakal memberikan stigma negatif kepada penerima nan notabene adalah masyarakat prasejahtera.

Selly menilai pernyataan nan dilontarkan Kemensos dan PPATK tanpa info nan lebih lanjut menimbulkan framing negatif kepada penerima bansos. Sejalan dengan itu, dia menyarankan PPATK untuk menganalisis alias mengaudit endapan duit bansos di perbankan.

"Kecenderungan ini nan kemudian bisa kita analisis. Apakah SPM (surat perintah membayar) antara perbankan berbeda alias memang ada agenda setting lain nan mengarah pada tindakan pidana,” kata dia. (Ant/P-4)